GALERI RAPAT KOORDINASI PNPM-MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan Kabupaten Katingan Tahun 2014 dihadiri dan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Katingan serta dihadiri oleh Kepala SKPD, Camat, PJOKec, Tim Fasilitator Kabupaten, UPK dan FK/FT.

Pertalian Monitoring dan Evaluasi

Analisis Masalah "Pohon Masalah"

SAFEGUARD PADA KEGIATAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN

P U I S I

Kementerian Dalam Negeri Gelar Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014 kembali digelar Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 – 7 Juni 2014. Event ini diselenggarakan sebagai bentuk prenghargaan dan apresiasi kepada pelaku pembangunan, kelembagaan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), dan Desa dengan Pemeliharaan Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan (FK).

Penghargaan juga diberikan kepada para Pembina lembaga dan pelaku pemberdayaan tingkat kabupaten dan provinsi. Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten akan diberikan kepada Bupati, dan untuk Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi akan diterima oleh Gubernur.

 Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan pada  acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh Bupati dan Gubernur lokasi PNPM Mandiri Perdesaan seluruh Indonesia yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, Boediono. Penghargaan bagi lembaga dan pelaku pemberdayaan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina PNPM Mandiri Perdesaan.

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelestariannya. 

Program ini telah menjangkau kepada peningkatan peran kelembagaan di perdesaan dan aspek perencanaan pembangunan wilayah di perdesaan yang dapat disinergikan dengan dukungan regulasi dan finansial dari Pemerintah Daerah, termasuk peran dan bantuan dari lembaga, instansi dan korporasi di wilayah yang bersangkutan.

“Penghargaan Pemberdayaan SiKompak merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada lembaga dan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang punya dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya di daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan”, demikian Benny Irwan, Kasubdit Pembangunan Partisipatif Ditjen PMD menyampaikan pesannya disela-sela persiapan acara. (kie)

PENGELOLAAN KEGIATAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pengelolaan kegiatan pembangunan khususnya di perdesaan perlu memperhatikan keikutsertaan/peran aktif dari masyarakat, efektifitas dan efisiensi sehingga dapat mendukung sistem perekonomian masyarakat yang memanfaatkan SDA secara lestari. Diharapkan dengan selalu diberikannya peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat ataupun pelaku pengelola kegiatan mampu menjadikan mereka naik kelas sebagai penggerak kemajuan pembangunan. Keberpihakkan dan keberhasilan strategi daerah dalam pengelolaan kegiatan berbasis masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) diantaranya bisa diukur dari tingkat partisipasi, ketersediaan lapangan kerja serta naiknya jumlah penyerapan angkatan kerja.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari strategi daerah melalui pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat sangatlah penting memperhatikan prinsif-prinsif partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam hal tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian. Tahapan kegiatan pembangunan yang tersusun, terencana dan terlaksana  secara logis dan sistematis dapat memberikan perbaikan/peningkatan kualitas proses pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat yang demokratis dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kriteria lokasi sasaran.

Upaya untuk mengatasi masalah tingkat kesejahteraan  masyarakat perlu dilakukan kajian dan analisis yang serius. Mengetahui akar permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat serta lingkungannya dengan baik, ini diharapkan akan dapat memberikan solusi tepat dan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Faktor-faktor  pendukung keberhasilan implementasi strategi daerah melalui kegiatan program berbasis masyarakat antara lain :
1.    Mekanisme dan petunjuk teknis yang sistematis;
2.    Sistematika pendanaan;
3.    Regulasi yang relevan.

Dengan didukung adanya regulasi yang relevan maka akan mendorong terbentuknya kelembagaan masyarakat lokal yang dinamis dan dapat berjalan dengan baik  (didasari kesepakatan aturan lokal yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat) akan menjadi  langkah awal penting bagi  masyarakat dalam mengelola kegiatan secara mandiri. Pada levelnya, akan menjadi sinergis lagi jika kebijakan sektoral  serius dalam menyikapi regulasi yang ada sehingga dapat menjembatani kerja sama lintas sektoral dalam hal transformasi data,  transfer keterampilan, dukungan terhadap mekanisme dan penetapan sistematika pendanaan secara optimal.



(By. Agusthin Minggu)