Fakta Lapangan……

September merupakan bulan terakhir pada triwulan III tahun 2013, berdasarkan data pencapaian progress pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Katingan pada 31 Agustus 2013, maka angka pencapaian belum optimal, masih ada beberapa kegiatan yang berada pada zona merah. Banyak factor yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain pendampingan dilapangan belum optimal; tingkat pergantian fasilitator relative tinggi; masih belum optimalnya pengelolaan manajerial kabupaten;  domain pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masih lebih besar di Fasilitator; Lokasi kegiatan yang extreme; dan factor alam,

Pencapaian progress kabupaten secara angka  pada bulan Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

1.      Pencairan dana BLM : 45%  Rp. 3.480.000.000. dengan total penggunaan Rp.2.452.745.300

2.     Pencairan dana DOK 40%  Rp.517.285.000, total penggunaan masing-masing Pelatihan  Rp. 144.465.500, perencanaan Rp.1.520.000, Bantuan Transport Rp.43.700.000 dan pendukung lainnya Rp. 7.075.000

3.     Pelaksanaan pelatihan masyarakat tahun 2013  mencapai 47% meliputi pelatihan TPK, BKAD, UPK, PL, BP-UPK, KPMD, Tim Monitoring dan Kader Teknis

4.     Pelaksanaan Audit TA 2012 : 100%

5.     Pelaksanaan Audit TA 2013 : 31%

6.     Penyusunan Dokumen RPJMDes : 73%

7.     Desa Memiliki Papan Informasi : 96%

8.     Review terhadap dokumen RPJMDes dan RKPTDes :73%

9.     Pelaksanaan kegiatan Fisik kegiatan TA 2013 : 38% (data Protan Agustus 2013)

10.   Pemeriksaan oleh BP UPK :54%

11.   Supervisi Kabupaten ke Desa Extreme :44%

12.   Penanganan Masalah  hingga selesai : 0%

13.   Pengembalian SPP 81%  dan UEP Rp 79%

Disadari bahwa angka tersebut diatas merupakan indicator pencapaian yang kemudian tidak hanya dipandang sebagai sebuah prestasi yang belum optimal tetapi menjadi satu pijakan untuk merangkai rencana aksi kolektif secara simultan baik desa-kecamatan – kabupaten, sehingga  dapat meningkatkan pencapai dalam kurun waktu I triwulan ke depan (Oktober – Desember 2013)  mengingat pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd tidak dapat dipisahkan dari beberapa regulasi pendukung yang menjadi rambu-rambu diantaranya adalah implementasi  PMK 168/2009, sehingga diperlukan rencana aksi yang implementatif

Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Kabupaten adalah :

1. Memfasilitasi percepatan pencairan BLM APBD dan pengendalian penyerapan dana di lokasi kegiatan dengan tetap mengacu pada prosedur dan ketetapan yang ada.
2. Meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pelaku di lokasi kegiatan dengan memberikan dukungan penyiapan modul dan materi pelatihan
3. Melakukan supervisi secara optimal dilokasi-lokasi extreme, baik pelaksanaan kegiatan tahun 2013 maupun persiapan tahun 2014
4. Menyiapkan skema pengintegrasian Perencanaan 2014 dengan melakukan koordinasi dengan  Satker Kabupaten dan BAPPEDA untuk perumusan panduan Musrenbang desa dan Kecamatan
5. Mendukung proses penyusunan RPJMDes dan Review Dokumen RPJMDes dengan memberikan IST dan OJT secara berjenjang
6. Melakukan monitoring  dan memastikan penerapan prinsip transparansi diterapkan dalam setiap kegiatan melalui penggunaan Papan Informasi

14.   Melakukan evaluasi bersama, kemudian menyusun rencana aksi bersama baik pada saat rakor Kabupaten maupun pada saat pendampingan di Kecamatan.

15.   Mengembalikan Peran Masyarakat sebagai pelaku Utama dalam setiap tahapan kegiatan

Rumusan strategi, sangat disadari bahwa pelaksanaannya tidak mudah, memerlukan komitment, niat baik dan kerja cerdas, dan dengan beberapa strategi diatas, diharapkan dapat menjadi penutup yang indah di tahun 2013 dan menjadi penghantar semangat yang lebih baik untuk menyiapkan perencanaan tahun 2014 di Kabupaten Katingan.

Salam SI KOMPAK….KAMI BANGGA MEMBANGUN DESA

Galeri Kegiatan Katingan Kuala 2013

Galeri Pelatihan Kelembagaan TA 2013

Galeri Kegiatan Pelatihan Kelembagaan

Pelatihan Kelembagaan Upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku terhadap kemandirian dan keberlanjutan Kelembagaan….

Sejak 18 Agustus 2013, suasana kesibukan mulai terlihat di Losmen Citra Katingan, satu-satunya tempat yang mendukung dan sesuai dengan kemampuan pembiayaan Panitia Pelaksana Pelatihan…walaupun sebenarnya persiapan ini telah dimulai secara internal Fasilitator sejak Rakor Bulan Juli 2013, terutama untuk persiapan konsolidasi Materi dan pembagian peran tim Fasilitator. Mengelola Pelatihan secara gabungan bukanlah perkara mudah, namun karena pengalaman UPK Katingan Hilir  terutama Sdr Desniati dan Merdigog yang terlibat aktif mengelola kegiatan pelatihan sebelumnya baik  regular maupun kegiatan RBM, persiapan logistic perserta hingga hari terakhir dapat dipenuhi dengan baik. Sesuai dengan hasil rapat pembentukan kepanitiaan pada tanggal 18 Agustus 2013, Ketua Pelaksana : Drs. Ruslan (ket UPK Kat Kuala), Wakil Ketua Merdigog : (Ket UPK Kat Hilir) Sekretaris  : Titi Sumanti (bendahara UPK Marikit) dan Bendahara  Desniati (Bendahara UPK Kat Hilir)

Pelatihan Gabungan kelembagaan ini melibatkan BKAD, BP – UPK dan UPK, dan pelatihan lainya yang dilakukan secara paralel adalah pelatihan Pendamping Lokal. Pelatihan berlangsung sejak 18 Agustus s/d 22 Agustus 2013 secara efektif selama 4 (empat)  hari dari pukul 08.00 s/d 17.00 wib.

Pelatihan dibuka oleh Penanggungjawab Operasional Kabupaten Bpk. Kurais, SE yang pada kesempatan membuka acara membacakan sambutan dari Kepala Badan Pemerintahan dan Desa Kabupaten Katingan. Dalam sambutannya Kepala Badan menyampaikan pesan agar dalam pelaksanaan PNPM-MPd tahun 2013 hendaknya para pelaku di tingkat Kecamatan terutama kelembagaan selalu mengedepankan persoalan urusan wajib PNPM-MPd yakni Pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kesatuan nilai, teori dan tindakan.

Pembiayan Pelatihan ini dibebankan kepada DOK regular tahun 2013 masing – masing kecamatan, dengan jumlah yang bervariasi, tergantung jumlah utusan yang dikirim kecamatan (besaran biaya pada Laporan pelaksanaan oleh Panitia)

Materi yang disampaikan pada kelas kelembagaan antara lain :

1. Memperkuat Kemandirian kelembagaan
2. Dasar-Dasar Kelembagaan
3. Refleksi ADART_SOP_Perbub_SK Bupati_Perda Kelembagaan
4. Gerakan Anti Korupsi
5. Pemeriksaan Keuangan
6. Latihan RAPB Kelembagaan
7. Pertanggungjawaban Kinerja
8. Isu Kritis dan Strategis Kelembagaan
9. Trend Isu dari Thn 2007 – 2012
10. Menyusun Mimpi
11. Menyusun Strategi dan Target Capaian

Sedangkan untuk Pendampilng Lokal ada 5 pokok bahasan meliput :

1. Konsepsi PNPM-MPd,
2. Penanganan Masalah
3. Perencanaan Partisipatif
4. Fasilitasi forum
5. Penyusunan RKTL Berbasis Aksi

Secara keseluruhan materi ini dapat disampaikan dalam kelas, namun demikian tentu saja paska pelatihan, masih sangat diperlukan pendampingan dari fasilitator untuk implementasi  rencana kerja masing-masing kelembagaan yang telah disusun pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan ini. Seperti yang pesan dan kesan disampaikan perwakilan peserta oleh Bpk Zainal Abidin (BKAD Kat Hulu) bahwa pelatihan serupa seperti ini tidaklah cukup mencerna materi selama 4 hari, sehingga diperlukan penjelasan lebih mendatail oleh fasilitator di masing-masing kecamatan, misalnya materi penyusunan RABP kelembagaan, perlu alokasi waktu yang cukup lama untuk memahami dan dapat mengimplementasikan di masing-masing kecamatan. Masukan lain dari peserta pada evaluasi harian adalah bahwa penyampaian materi oleh Fasilitator supaya lebih santai namun tujuan tercapai, serta pelatihan serupa jangan hanya dilakukan pada skala kabupaten atau provinsi tetapi bisa dilintas provinsi.

Akhirnya pelatihan telah diselesaikan selama 4 (empat hari) namun demikian dari semua materi diatas, ada beberapa materi yang memerlukan penajaman ulang  baik pada rapat kerja maupun pada kegiatan pendampingan kelembagaan maupun Pendamping Lokal seperti : Kemandirian kelembagaan, Pertanggungjawaban kinerja, Pemeriksaan keuangan, gerakan anti korupsi, Perencanaan Partisipatif dan Fasilitasi Forum

Agenda lain yang juga terlaksana pada pelatihan kelemabagaan ini adalah pembentukan Asosiasi BKAD Katingan yang di Ketuai oleh  YUSKIMAN, SE (BKAD Kat Hilir). Asosiasi BKAD ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Katingan, baik kegiatan pelatihan  maupun kegiatan advokasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-Mandiri perdesaan.

Laporan Pertanggungjawaban pelatihan ini, secara prinsif telah disampaikan pada saat penutupan tanggal 22 Agustus 2013 pukul 16.00 – 17.00 wib oleh Panitia pelaksana. Laporan fisik akan didistribusikan kepada seluruh kecamatan oleh Panitia.

Akhirnya pelatihan telah diselesaikan selama 4 (empat hari) namun demikian dari semua materi diatas, ada beberapa materi yang memerlukan penajaman ulang  baik pada rapat kerja maupun pada kegiatan pendampingan kelembagaan maupun Pendamping Lokal seperti : Kemandirian kelembagaan, Pertanggungjawaban kinerja, Pemeriksaan keuangan, gerakan anti korupsi, Perencanaan Partisipatif dan Fasilitasi Forum.

Pelatihan telah selesai, tetapi proses peningkatan kapasitas pelaku tidak berhenti disini...tetap dilanjukan dengan semangat ”SIKOMPAK dan BANGGA MEMBANGUN DESA”

Pelatihan Kelembagaan PNPM-MPd Agustus 2013

Dalam rangka mendukung realisasi tahun kelembagaan 2013, PNPM-MPd Kabupaten Katingan, sesuai dengan RKTL bersama akan melaksanakan pelatihan lanjutan untuk kelembagaan BKAD, BP-UPK, UPK, dan Pendamping lokal secara gabungan 13 kecamatan wilayah Kabupaten Katingan dengan thema “membangun Jaringan menciptakan peluang dan keberlanjutan program”.  Pelatihan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengurus kelembagaan, aspek pengetahuan , keterampilan dan sikap.

Tujuan pelatihan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan personanya baik aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap

2. meningkatkan koordinasi lintas kelembagaan dalam pengelolaan issue kritis dan strategis

3. meningkatkan peran kelembagaan dalam mendorong implementasi  kebijakan pengintegrasian

Adapun hasil yang diharapkan paska pelatihan adalah :

1.    Tersusunya rencana aksi masing-masing lembaga dalam mengelola issue kritis, strategis

2.    Adanya rencana aksi dalam mendorong pelaksanaan pengintegrasian program

Pelatihan gabungan ini direncanakan pada tanggal 12 – 16 Agustus 2013, dengan perincian waktu sebagai berikut  :

 12 – 13, Konsolidasi Tim pelatih dan chek in perserta

 14 – 16 agustus : pelatihan efektif

 17 Chek out peserta dan pelatih

Pembiayaan pelatihan ini akan dibebankan pada alokasi DOK masing-masing Kecamatan, sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian pada saat pelaksanaannya nanti akan dibentuk Panitia kecil dari peserta pelatihan untuk pengelolaan logistic pelatihan dimaksud

Sedangkan untuk narasumber, sehubungan dengan thema pelatihan tersebut diatas, sehingga beberapa narsumber relevan yang akan diundang antara lain : Dinas Koperasi, Lembaga Keuangan, (Bank, CU, KSU), Bappeda dan BPMDes.

Rencana paska pelatihan

Pada akhir pelatihan , akan disepakati bersama rencana aksi dan peran masing-masing kelembagaan dalam mengawal rencana aksi kelembagaan tingkat kecamatan. Sedangkan peran fasilitator tingkat kecamatan akan memastikan dan memfasilitasi implementasi rencana aksi kelembagaan dan memetakan kendala pelaksanaannya, sementara fasilitator tingkat kabupaten, memberikan dukung teknis dalam implementasi rencana aksi, dan menyusun laporan hasil pemetaan paska pelatihan , yang akan dibahas dan diumpan balik kepada fasilitator kecamatan pada rakor kabupaten.